Kementerian Kehutanan menargetkan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) seluas 12 juta hektare hingga tahun 2034. Program ambisius ini membutuhkan anggaran total Rp153,78 triliun, dengan target tahunan pengerjaan 1,3 juta hektare dan alokasi Rp17,08 triliun per tahun.
Dalam upaya pendanaan, kementerian tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD, tetapi juga memanfaatkan kerja sama dalam dan luar negeri, kewajiban rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), restorasi ekosistem dengan skema karbon, serta kontribusi CSR dari perusahaan.
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menyampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin (19/1/2026), bahwa pelaksanaan RHL perlu dilakukan secara gotong royong oleh semua pihak, termasuk kementerian dengan anggaran masing-masing.
“Kami akan mengusulkan agar penerimaan PNBP, khususnya dana reboisasi, dapat dikembalikan secara optimal untuk pembiayaan RHL,” ujar Rohmat. Ia menambahkan, denda administratif dari kegiatan tambang dan kebun sawit ilegal juga diusulkan dialokasikan untuk program ini. Dengan strategi ini, diharapkan target 12 juta hektare dapat tercapai pada 2034.
Program RHL tidak hanya menitikberatkan pada pengendalian perubahan iklim dan peningkatan cadangan karbon, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan agroforestri. Strategi ini diharapkan menciptakan lapangan kerja serta memperkuat ketahanan pangan dan energi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
#Indonesia2045
#IndonesiaEmas2045
