Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya memperkuat pengendalian inflasi dan ketahanan pangan daerah melalui sinergi lintas sektor dalam Kie Raha Economic Forum yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Jumat, 27 Februari 2026.
“Berdasarkan Sumber terpercaya yang di Identifikasi Media ini, “Kegiatan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara tersebut dihadiri unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari, menyoroti masih tingginya tekanan inflasi daerah, khususnya pada kelompok volatile foods atau komoditas pangan bergejolak. Menurutnya, meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, inflasi pangan tetap menjadi perhatian serius menjelang Ramadan 2026.
“Inflasi kita saat ini berada di angka 4,8 persen. Ketergantungan pasokan telur, beras, dan bawang dari Sulawesi maupun Jawa harus dikurangi. Sebagai daerah kepulauan, risiko gangguan distribusi akibat cuaca perlu diantisipasi secara serius,” ujarnya.
Sri menegaskan, ketahanan pangan kini menjadi prioritas strategis daerah dan tidak lagi sekadar program sektoral. Karena itu, ia mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan untuk bertransformasi dan memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Menurutnya, BUMD tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga harus berfungsi sebagai stabilisator harga melalui pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah.
Selain itu, BUMD juga didorong untuk berani menjamin harga beli di tingkat petani di wilayah Halmahera, Tidore, hingga Kepulauan Sula guna melindungi petani dari praktik tengkulak.
“Fasilitas cold storage dan gudang yang telah dibangun harus dimanfaatkan secara optimal untuk memotong rantai distribusi yang panjang,” tambahnya.
Kie Raha Economic Forum juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, perwakilan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Maluku Utara, serta Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya.
Forum ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarinstansi dalam upaya pengendalian inflasi sekaligus meningkatkan ketahanan pangan di Maluku Utara, khususnya menjelang periode meningkatnya kebutuhan masyarakat saat Ramadan.
Tim Redaksi
