Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang kini mendapat pengawasan ketat dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Batang Suyono selaku Ketua Pengawas Program MBG mengakui pihaknya kerap menerima berbagai masukan hingga kritik dari masyarakat, terutama dari orang tua siswa yang mengunggah foto menu makanan di media sosial.
Menurut Suyono, berbagai unggahan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada para siswa.
Hal itu disampaikannya saat rapat koordinasi bersama yayasan dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aula Bupati Batang, Kamis (5/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, Suyono bahkan menampilkan sejumlah potret menu makanan yang dikeluhkan masyarakat sebagai bahan evaluasi bagi para mitra penyedia.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG harus berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, termasuk terkait nilai gizi dan anggaran yang digunakan.
“Sudah ada keuntungan, jangan mengurangi nilai. Yang Rp8 ribu ya Rp8 ribu. Jika SOP tidak dijalankan dengan disiplin, niat mulia pemerintah bisa tercoreng di mata publik,” tegasnya.
Suyono menekankan bahwa pemberian makanan bergizi kepada siswa harus menjadi budaya kerja yang dijalankan secara jujur dan konsisten, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
“Kadang-kadang memenuhi, kadang-kadang tidak. Maka saya tekankan harus sesuai SOP menjadi budaya kerja, sehingga tidak merugikan penerima manfaat dan tidak menimbulkan kritik,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap mitra penyedia yang melanggar ketentuan.
Jika setelah beberapa kali diingatkan masih terjadi pelanggaran, kerja sama dengan mitra atau operasional SPPG dapat dihentikan.
“Jika tidak sesuai dan terus-menerus diingatkan tidak mau, MBG itu bisa kita tutup, kita rekomendasikan untuk ditutup,” katanya.
Sanksi yang disiapkan mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga penghentian operasional SPPG.
Meski demikian, Suyono mengakui pelaksanaan program MBG di Kabupaten Batang saat ini belum sepenuhnya merata. Dari total kebutuhan sekitar 110 unit, baru tersedia sekitar 61 unit layanan SPPG.
Ia menjelaskan bahwa wilayah terpencil atau daerah yang masuk kategori Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) masih menjadi tantangan dalam pemerataan distribusi program tersebut.
“Daerah 3T yang terpencil itu belum sepenuhnya tersentuh. Kalau Kecamatan Bawang sudah ada, tetapi belum semua wilayah terjangkau secara merata,” jelasnya.
Di akhir pertemuan, Suyono juga mengingatkan para mitra untuk mengutamakan penggunaan bahan baku lokal dalam penyediaan makanan, kecuali susu, agar program MBG sekaligus dapat menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.
Ia berharap seluruh mitra menyadari bahwa setiap makanan yang disajikan kepada siswa memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Tim Redaksi
