MEDAN, 26 maret 2026
– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Prabowo 08 Sumatera Utara menyatakan dukungan penuh dan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum, beserta seluruh jajarannya dalam pemberantasan korupsi periode 2025-2026.
Melalui Sekretaris DPD Sumut Daniel S Sihotang, SH yang didampingi Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Laskar Prabowo 08 Sumut Marudut H Gultom, SH., MH, Ketua DPD Paul JJ Tambunan, SE., SH., MH menyampaikan bahwa kepemimpinan Harli Siregar telah membawa dampak nyata bagi penegakan hukum di Provinsi Sumatera Utara.
Prestasi mencolok yang dicatat adalah keberhasilan memulihkan kerugian keuangan negara hingga Rp435 miliar pada tahun 2025. Selain itu, terdapat upaya penyelamatan aset negara, penuntasan kasus strategis seperti penjualan aset PTPN, serta komitmen untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang sejalan dengan semangat ASTACITA Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Dalam kesempatan yang sama, Laskar Prabowo 08 Sumut juga memberikan klarifikasi terkait isu miring yang belakangan digulirkan tentang dugaan intervensi penetapan guru besar. Daniel menegaskan bahwa isu tersebut tidak berdasar dan salah alamat, karena peristiwa yang dipermasalahkan terjadi saat Harli Siregar masih menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, bukan dalam kapasitasnya sebagai Kajati Sumut.
“Beliau hanya menjalankan tupoksinya dengan baik, yakni menerima dan meneruskan aduan masyarakat terkait dugaan mafia pengurusan guru besar ke instansi terkait. Itu bukan intervensi, melainkan pelayanan publik sesuai prosedur. Pihak yang menggiring opini ini tidak menelusuri fakta secara mendalam,” tegas Daniel.
Laskar Prabowo 08 Sumut berkomitmen untuk terus mengawal langkah Kejaksaan Tinggi Sumut dalam melakukan penegakan hukum yang objektif, transparan, dan berkeadilan. Mereka juga menghimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh upaya penggiringan opini yang tidak bertanggung jawab. Surat pernyataan sikap dukungan ini telah ditembuskan kepada Presiden RI, Wakil Presiden, Jaksa Agung RI, serta komisi terkait di DPR RI.
” Tim Redaksi “
