Manado, 3 April 2026 — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 7,6 di Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat (3/4). Kunjungan ini difokuskan untuk melihat kerusakan bangunan, khususnya di kawasan Gedung KONI-Hall B serta permukiman warga, sekaligus memastikan penanganan darurat berjalan optimal.
Dalam peninjauan tersebut, Kepala BNPB juga berdialog dengan warga terdampak untuk mendengarkan langsung kesaksian saat gempa terjadi. Dari keterangan warga, gempa memicu kepanikan dan menyebabkan satu orang meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Pada kesempatan itu, BNPB turut menyalurkan bantuan logistik berupa kebutuhan dasar bagi warga terdampak serta korban luka.
Usai dari Manado, rombongan BNPB melanjutkan kunjungan ke rumah duka korban meninggal dunia di Desa Tateli, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa. Kehadiran Kepala BNPB bertujuan memberikan doa serta dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan, sekaligus menyerahkan santunan sebagai bentuk kepedulian pemerintah.
Di sela kegiatan, Suharyanto menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah bergerak cepat sejak Kamis malam untuk mendampingi pemerintah daerah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi sinergi TNI-Polri bersama pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dalam merespons bencana.
Berdasarkan data hingga Jumat (3/4), BNPB mencatat satu korban jiwa dan puluhan rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan telah terjadi 401 kali gempa susulan (aftershock), dengan tren kekuatan yang terus menurun.
Menanggapi dampak bencana yang meluas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berencana menetapkan status tanggap darurat, menyusul dua kabupaten yang telah lebih dulu menetapkan status serupa. Penetapan ini diharapkan dapat mempercepat dukungan dari pemerintah pusat, baik dalam hal manajemen penanganan, logistik, maupun pendanaan.
Pemerintah juga memastikan akan bertanggung jawab terhadap perbaikan rumah warga dan fasilitas publik yang terdampak, selama status tanggap darurat resmi diberlakukan. Selain itu, Kementerian Sosial terus memantau penyaluran santunan bagi ahli waris korban sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski belum terdapat laporan pengungsian terpusat, BNPB bersama tim gabungan akan terus melakukan asesmen lapangan guna memastikan seluruh kebutuhan penyintas terpenuhi serta tidak ada wilayah terdampak yang terlewatkan.
Tim Redaksi
