Oleh : Abd. Rahim Odeyani (Warga Halmahera Tengah)
Gema takbir yang menyelimuti langit Telaga Yonelo Sagea pada Idul Fitri tahun ini tidak membawa kesejukan, melainkan sembilu menyayat sukma. Di saat jutaan hamba bersimpuh meraih fitrah, 14 warga Sagea menerima surat panggilan penyidik Polda Maluku Utara dengan tuduhan perintangan dan penghalangan aktivitas tambang milik PT. Chunghay yang dikelola PT. MAI.
Dalam hukum pidana, asas actori incumbit probatio menjadi kompas moral – pihak yang mendalilkan kesalahan harus membuktikannya secara jelas. Penyidik sebagai penjaga keadilan wajib berdiri pada fakta, bukan asumsi. Tuduhan terhadap warga membutuhkan pembuktian presisi, kronologis, dan transparan agar hukum tidak menjadi instrumen penindasan bagi mereka yang mempertahankan ruang hidup.
Negara memiliki tanggung jawab yuridis untuk tidak membiarkan aparatnya menjadi perisai kepentingan korporasi. Setiap tindakan warga harus dianalisis dengan memisahkan delik kriminal dari ekspresi kedaulatan yang dijamin konstitusi. Jika rakyat berdiri untuk melindungi tanah ulayat dan mata air, itu adalah cinta pada kehidupan, bukan pembangkangan. Hukum yang mengabaikan konteks sosial hanya akan melahirkan tirani baru atas nama stabilitas investasi.
Pertanyaan filosofis yang muncul adalah apakah negara mampu melihat kegelisahan warga sebagai bentuk pembelaan diri yang sah. Kausalitas konflik agraria ini harus ditelusuri secara imparsial, tidak hanya terpaku pada terhentinya alat berat namun juga meneliti apakah ada pelanggaran ekologis dan pengingkaran perjanjian oleh perusahaan yang memicu reaksi masyarakat. Apabila perlawanan lahir dari respons kerusakan alam, itu adalah mandat suci untuk menjaga bumi. Menilai akibat tanpa sebab adalah cacat logika dalam penegakan hukum.
Keberanian menilai kepatuhan lingkungan perusahaan menjadi kunci agar hukum tidak tersesat. Negara harus berperan sebagai wasit adil, bukan algojo bagi rakyat yang merintih karena sumber air mereka tercemar oleh limbah dan keserakahan.
Klaim kerugian perusahaan juga harus dibuktikan secara transparan dan akuntabel – berapa nilai material yang hilang dan apakah telah melalui audit independen yang dapat dipertanggungjawabkan publik? Hukum tidak boleh bergerak berdasarkan asumsi atau klaim sepihak. Keadilan harus tegak di atas neraca seimbang, bukan berat sebelah ke arah modal.
Perbandingan kerugian finansial jangka pendek dengan kerusakan ekologis jangka panjang adalah pertaruhan eksistensial bagi Sagea. Terhentinya operasional alat berat bisa dihitung dengan rupiah, namun hilangnya kelestarian air dan hutan adalah kerugian yang melampaui nilai ekonomi. Kerusakan lingkungan adalah luka permanen yang tak dapat dipulihkan hanya dengan ganti rugi materi. Hukum harus memiliki sensitivitas ekologis untuk menjadi benteng pelindung keberlangsungan hidup.
Selain itu, kerugian yang dialami warga bersifat imaterial – hilangnya ketenangan hidup, tekanan psikologis akibat panggilan polisi, dan kecemasan akan masa depan anak cucu adalah penderitaan yang tak tercatat dalam laporan resmi.
Momentum Idul Fitri yang seharusnya menjadi ruang rekonsiliasi justru dikotori oleh pendekatan konfrontatif dan represif. Memanggil warga di tengah suasana suci bukan hanya masalah administrasi, melainkan luka sosiologis yang akan membekas dalam memori kolektif. Negara seharusnya memanfaatkan suasana fitrah untuk membuka ruang dialog dan mediasi bermartabat; mempercepat eskalasi konflik di hari fitri adalah ironi yang menunjukkan tumpulnya empati kekuasaan.
Menuntut hak di atas tanah sendiri bukanlah kriminalitas, melainkan tanggung jawab moral untuk menjaga warisan leluhur. Hukum yang melepaskan dimensi kemanusiaan hanya akan melahirkan ketidakadilan yang dilegalkan. Jangan biarkan hukum menjadi alat untuk memadamkan api perjuangan rakyat.
Keadilan sejati tidak boleh tunduk pada keuntungan atau tekanan kekuasaan korporasi. Tanah Sagea adalah saksi bisu perjuangan manusia yang mempertahankan kehidupan dari ancaman kehancuran. Hukum harus menjadi jembatan kedamaian, bukan tembok yang memisahkan rakyat dari hak-hak konstitusionalnya.
Di atas segala hukum formal manusia, ada hukum alam dan hukum Tuhan yang lebih abadi. Segala kezaliman yang dibungkus legitimasi peraturan akan menghadapi pengadilan sejarah. Rakyat Sagea mungkin terhimpit oleh beban pembuktian, namun kebenaran akan menemukan jalan keluar dari kegelapan. Mari kita kawal proses ini agar gema takbir tahun depan membawa kemenangan bagi keadilan, bukan bagi mereka yang menindas.
” Tim Redaksi “
