Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya kepatuhan platform digital terhadap regulasi nasional dalam pertemuan antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan perwakilan Meta di Jakarta, (12/3/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Director of Public Policy for Southeast & South Asia Meta, Rafael Frankel, yang diutus oleh kantor global Meta untuk membahas peningkatan kepatuhan platform tersebut terhadap regulasi digital di Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi aturan yang berlaku serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak.
Dalam pertemuan itu, pemerintah juga menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, seperti maraknya disinformasi di sektor kesehatan serta meningkatnya penipuan keuangan berbasis digital (scam).
Meutya menegaskan bahwa langkah inspeksi mendadak (sidak) yang sebelumnya dilakukan ke kantor Meta bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari upaya pemerintah memastikan adanya perbaikan nyata dari pihak platform.
“Pertemuan ini membahas langkah-langkah peningkatan kepatuhan terhadap regulasi Indonesia, termasuk penguatan sistem perlindungan pengguna dan mekanisme koordinasi yang lebih cepat antara platform dan pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan berbagai platform digital guna memperkuat tata kelola ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab.
“Pemerintah Indonesia terbuka untuk berdialog dengan semua platform digital. Namun prinsipnya jelas, setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus menghormati dan mematuhi regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Sebelumnya, Meutya Hafid memimpin inspeksi mendadak ke kantor operasional Meta di Jakarta pada Rabu (4/3/2026). Langkah tersebut merupakan respons pemerintah terhadap belum optimalnya penanganan konten di platform Meta seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp dalam membendung judi online, disinformasi, fitnah, serta konten kebencian.
Tim Redaksi
