SOFIFI – Pemerintahan Sherly–Sarbin menegaskan penataan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Langkah ini dilakukan guna mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan efektivitas dan kinerja birokrasi.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) yang berlangsung di Ruang Bidadari. Prosesi pelantikan berjalan khidmat dengan diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta disaksikan oleh Kepala BPKAD dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 800.1.3.3/Kep/JPTP-MU/002/II/2026 tertanggal 23 Februari 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Sebagai bagian dari prosesi, dilakukan penandatanganan berita acara oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara bersama para saksi. Penandatanganan tersebut menjadi tanda resmi dimulainya tugas para pejabat di posisi yang baru.
Adapun pejabat Eselon II yang dilantik yakni Rahwan K. Suamba, SS yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Administrasi Pimpinan kini dipercaya sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan, serta Agus Riyanto, SE., M.Si yang sebelumnya pejabat fungsional BPKP, kini menjabat sebagai Kepala Inspektorat.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, H. Samsuddin Abdul Kadir, menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan bentuk kepercayaan dan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Setiap tahunnya semua pejabat wajib membuat laporan pertanggungjawaban. Hal itu dimaksudkan untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan aturan,” ujar Samsuddin.
Melalui pelantikan ini, pemerintahan Sherly–Sarbin ingin memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh figur yang tepat, pada waktu yang tepat, dan berpedoman pada nilai-nilai integritas. Jabatan, menurutnya, bukanlah penghargaan, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja, tanggung jawab, dan keteladanan.
