Dunia kembali dihadapkan pada paradoks dalam dinamika politik internasional. Amerika Serikat bersama Israel menggagas sebuah forum bernama Board of Peace (BoP) yang diklaim sebagai instrumen untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di Gaza. Namun pada saat yang sama, kekuatan yang sama juga melancarkan serangan militer terhadap negara berdaulat Iran.
Situasi ini memunculkan ironi yang sulit diabaikan. Di satu sisi mengusung agenda perdamaian, tetapi di sisi lain terlibat dalam operasi militer yang berpotensi memperluas konflik. Fenomena ini kembali memunculkan kritik klasik dalam studi hubungan internasional bahwa retorika perdamaian kerap berjalan berdampingan dengan kepentingan geopolitik.
Dalam perspektif pemikiran kritis hubungan internasional, perang dan perdamaian sering dipandang bukan sebagai dua hal yang sepenuhnya terpisah secara moral, melainkan sebagai instrumen dalam dinamika kekuasaan global. Pemikir teori imperialisme Vladimir Lenin dalam karyanya Imperialism: The Highest Stage of Capitalism menyebutkan bahwa imperialisme merupakan fase ketika perebutan wilayah, sumber daya, dan pengaruh global menjadi bagian dari kepentingan politik negara-negara kuat.
Dalam kerangka tersebut, berbagai inisiatif perdamaian internasional kerap dipahami sebagai mekanisme untuk menata ulang kawasan konflik setelah terjadinya intervensi militer. Board of Peace pun dipandang sebagian kalangan dapat menjadi bagian dari arsitektur politik baru untuk mengelola kawasan Timur Tengah pascakonflik.
Serangan terhadap Iran memperlihatkan paradoks yang memicu perdebatan moral dalam politik global. Bagaimana sebuah negara yang tengah menjalankan operasi militer terhadap negara lain pada saat yang sama mengklaim peran sebagai pengelola perdamaian.
Kritik terhadap situasi semacam ini pernah disampaikan Presiden pertama Republik Indonesia, Sukarno, dalam berbagai pidatonya mengenai politik internasional. Pada Konferensi Asia-Afrika tahun 1955, Sukarno menegaskan bahwa kolonialisme belum sepenuhnya berakhir, melainkan hanya berubah bentuk.
Pernyataan tersebut dinilai masih relevan dalam dinamika geopolitik modern, ketika dominasi global tidak lagi hadir dalam bentuk kolonialisme klasik, tetapi melalui intervensi militer, pengaruh geopolitik, dan pembentukan institusi internasional.
Dari sudut pandang teori hegemoni Antonio Gramsci, kekuasaan global tidak hanya dipertahankan melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui legitimasi moral dan institusional. Dalam konteks ini, Board of Peace dapat dilihat sebagai upaya membangun legitimasi internasional terhadap tatanan geopolitik baru di Timur Tengah.
Bagi Indonesia, perkembangan ini memunculkan pertanyaan terkait konsistensi politik luar negeri. Sebagai negara yang lahir dari perjuangan anti-kolonial dan menjadi penggagas solidaritas negara-negara berkembang melalui Konferensi Asia-Afrika 1955, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan prinsip kedaulatan dan anti-imperialisme.
Sukarno dalam berbagai pidatonya menegaskan bahwa perjuangan bangsa-bangsa merdeka belum selesai selama bentuk-bentuk imperialisme masih ada di dunia.
Karena itu, keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace memunculkan dilema ketika forum tersebut dipimpin oleh kekuatan yang juga terlibat dalam konflik militer. Pertanyaan yang muncul bukan hanya bersifat diplomatik, tetapi juga menyangkut konsistensi historis dan moral dalam politik luar negeri.
Doktrin politik luar negeri Indonesia selama ini dikenal dengan prinsip bebas aktif, yaitu bebas dari pengaruh blok kekuatan besar tetapi tetap aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia.
Situasi terkait Board of Peace dinilai dapat menjadi ujian terhadap prinsip tersebut. Jika Indonesia tetap berada dalam struktur forum yang dipimpin oleh aktor yang terlibat dalam konflik militer, muncul risiko persepsi bahwa posisi Indonesia tidak lagi berada pada peran penyeimbang moral dalam geopolitik global.
Sebaliknya, sikap kritis terhadap dinamika tersebut dinilai dapat memperkuat kembali warisan diplomasi Indonesia yang selama ini dikenal aktif dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia.
Pada akhirnya, dinamika Board of Peace membuka pertanyaan yang lebih luas bagi tatanan global: apakah perdamaian dapat dibangun oleh kekuatan yang pada saat yang sama menjalankan operasi militer.
Bagi Indonesia, sikap terhadap situasi ini tidak hanya berkaitan dengan keputusan diplomatik, tetapi juga menyangkut konsistensi terhadap warisan sejarah, nilai moral, dan arah politik luar negeri bangsa.
Sebagaimana pernah disampaikan Sukarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang berani berdiri di atas kaki sendiri. Dalam konteks geopolitik saat ini, pertanyaan tersebut kembali mengemuka: apakah Indonesia tetap mampu mempertahankan posisi independen di tengah dinamika politik kekuasaan dunia.
Penulis: Bung Jacky Jamrewav
Analis Kaukus Muda (KAUM) Progresif
Founder Forum Sukarno Muda.
( Red/BUNG )
