Seskab Tegaskan MBG Tak Pangkas Anggaran Pendidikan, Program Justru Bertambah

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pendidikan. Ia meluruskan berbagai narasi keliru yang menyebut MBG menyebabkan pemangkasan dana pendidikan, sekolah terbengkalai, hingga menurunnya kesejahteraan guru.

“Berdasarkan Sumber terpercaya yang di Identifikasi Media ini, “Menurut Teddy, anggaran pendidikan tahun 2026 telah disepakati bersama antara pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR, termasuk alokasi dan peruntukannya. Ia memastikan seluruh program strategis di sektor pendidikan tetap berjalan, bahkan mengalami penguatan dan penambahan.

Pemerintah, kata dia, terus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) tetap dilanjutkan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga menghadirkan Sekolah Rakyat untuk menjangkau anak-anak putus sekolah. Program ini dilengkapi fasilitas tempat tinggal, pendidikan, makan bergizi, serta jaminan kesehatan. Hingga tahun lalu, Sekolah Rakyat telah menampung sekitar 20 ribu siswa di 166 sekolah, dengan target penambahan 100 sekolah baru pada tahun ini.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat infrastruktur pendidikan. Meskipun pengelolaan sekolah merupakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat telah melakukan renovasi sekitar 16.000 sekolah pada 2025 dengan anggaran sekitar Rp17 triliun. Upaya percepatan digitalisasi pembelajaran juga dilakukan melalui distribusi 280.000 unit televisi digital ke sekolah-sekolah dan akan terus ditingkatkan secara bertahap.

Perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi prioritas. Pemerintah pusat memberikan insentif bagi guru honorer yang nilainya meningkat menjadi Rp400 ribu setelah dua dekade. Selain itu, tunjangan bagi guru non-ASN naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta pada 2025. Sistem penyaluran juga diperbaiki, di mana tunjangan kini ditransfer langsung setiap bulan kepada guru, tidak lagi melalui pemerintah daerah dan tidak menunggu pencairan per tiga bulan.

Teddy menegaskan, tidak ada pengurangan program maupun anggaran pendidikan. Sebaliknya, kebijakan yang diambil pemerintah justru memperkuat dukungan secara lebih fokus dan terarah, baik bagi siswa, tenaga pendidik, maupun fasilitas pendidikan. Pemerintah memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama di tengah pelaksanaan berbagai program nasional.

Tim Redaksi

More From Author

KM Queen Mary Kembali Sandar di Pelabuhan Sultan Mudafar Syah II, Pemkot Ternate Pastikan Perbaikan Dermaga

Rapor 1 Tahun Kepemimpinan Sherly-Sarbin: 84,3% Masyarakat Maluku Utara Puas, Perumahan Jadi Primadona

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *