Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus mendorong penguatan industri strategis nasional guna memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dan alat material khusus (almatsus) Polri. Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat identifikasi permasalahan peningkatan kemampuan industri strategis nasional yang digelar di Jakarta, (2/2026).
Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika lingkungan strategis global dan regional yang semakin kompleks. Tantangan pertahanan dan keamanan tidak lagi hanya berasal dari ancaman militer konvensional, tetapi juga ancaman nonmiliter, hibrida, serta gangguan keamanan dalam negeri. Kondisi tersebut menuntut kesiapan alutsista TNI dan almatsus Polri yang modern, adaptif, serta memiliki keberlanjutan dalam penyediaan dan pemeliharaannya.
Rapat koordinasi dipimpin Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo selaku Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan, serta dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Dalam keterangannya, Kresno menegaskan bahwa penguatan industri strategis nasional menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, memperkuat ketahanan rantai pasok, serta menjamin keberlanjutan modernisasi alutsista secara mandiri.
Ia juga menekankan bahwa fokus kebijakan tahun 2026 tidak hanya pada pengadaan alutsista, tetapi juga penerapan skema “spend to invest” sebagai strategi memperkuat fondasi industri strategis nasional. Pendekatan ini diharapkan mampu menjadikan industri pertahanan sebagai kekuatan lintas sektoral yang berperan penting dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas keamanan negara.
Rapat tersebut menjadi bagian dari komitmen Kemenko Polkam dalam mengawal program prioritas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berharap berbagai tantangan yang dihadapi industri pertahanan nasional dapat teridentifikasi secara komprehensif, sekaligus merumuskan langkah strategis guna mewujudkan kemandirian industri pertahanan yang berkelanjutan.
