Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat akurasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kemenko PM, Senin (16/2).
Gus Ipul menjelaskan, terdapat dua fokus utama dalam pembahasan tersebut. Pertama adalah pembenahan dan pemutakhiran data penerima manfaat sebagai fondasi utama ketepatan sasaran bantuan sosial. Kedua, penyempurnaan mekanisme penyaluran agar proses distribusi berjalan efektif dan akuntabel.
Sementara itu, Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 52 persen penduduk Indonesia atau kurang lebih 152 juta jiwa telah terdaftar sebagai penerima PBI. Dari jumlah tersebut, hampir 100 juta jiwa pembiayaannya ditanggung pemerintah pusat, sedangkan sekitar 50 juta lainnya melalui skema PBI daerah.
Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa BPS akan melakukan ground check terhadap 106.153 peserta PBI yang sebelumnya sempat dinonaktifkan namun telah direaktivasi secara otomatis. Proses verifikasi lapangan tersebut ditargetkan rampung pada 14 Maret 2026.
Melalui penguatan validasi data dan evaluasi menyeluruh, pemerintah berharap program PBI JKN dapat semakin tepat sasaran serta memberikan perlindungan kesehatan yang optimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
