APA GUNANYA ANGGARAN MILIARAN INI DI ANGGARKAN KE PARAH GUBERNUR DAN BUPATI DI TANAH PAPUA

Papua, Apalah gunanya negara memberikan uang yang besar-besar seperti miliaran sampai bertrilionan untuk memperdayakan masyarakat di papua…?

 

Negara memberikan uang bertrilionan tanpah bukti lapangan, apakah negara menjamin perut segenap gubernur dan bupati selagi masyarakatnya menderita sana sini tanpa reaksi pembangunan apapun dari pemerintah setempat.

 

Apakah negara memberikan uang bertrilionan itu untuk para gubernur bupati dan DPR- DPR …?

 

Kami menulis argumen ini berdasarkan kalangan kami sendiri sebab kalangan kami di tanah Papua memandang rakyat sebagai saingannya, walaupun warga penduduknya mempunyai banyak peternak dan perperkebun juga neyalan di danau tidak pernah memperdayakan hidup mandiri secara profesional.

 

Kami warga tanah Papua bukan pengusaha yang ingin menandingi seorang gubernur bupati dan juga sebagai pilot, kami sebatas masyarakat ingin memenuhi kebutuhan bukan bersaing dengan parah kaum petinggi

 

jadi tidak ada aturan seorang gubernur bupati menganggap warganya di anggap saingan dalam sisi usaha. Untuk itu keuangan negara untuk dana Otsus itu di jadikan sebagai usaha dan seorang gubernur dan bupati tanpa merasakan masyarakat pribumi,

 

Oleh karena itu, kami warga pribumi berharap sumber dana Otsus itu BPK dan KPK harus mengecek dan kalau ada yang tidak jujur dalam pengunaan dana Otsus negara harus di tangkap sebab tanah Papua warga pribumi tidak merasakan hak-haknya

 

Bahkan warga pribumi belum nampak dalam semua sisi, negara percumah memberikan uang ketika dana Otsus dan pembangunan kesejatraan yang negara mau tidak terbukti di dalam reaksi lapangan.

 

Kami pihak pemerhati kemanusiaan di tanah Papua tidak ingin negara dan BPK,KPK membiarkan hal ini, sebab uang negara/dana Otsus bukan untuk memuaskan pribadi gubernur dan bupati di tanah Papua untuk itu, negara tahu bahwa, warga pribumi meminta, uang negara atau dana Otsus di tanah Papua itu harus nampak.

 

Apabilah memang negara ini ingin mensejahtrakan rakyat cobalah perhatikan kegunaan keuangan setiap daerah jika memang negara ini memberantas para koruptor- koruptor”nya.

 

Apabilah di biarkan maka negara punya maksud dan niat kurang waras, kurang perhatian terhadap rakyat papua. Jika negara tidak kontrol/perhatikan bagian catatan ini lebih baik negara lepaskan dari negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara baru (West Papua)

 

BPK dan KPK tolong mengecek  penggunaan keuangan setiap provinsi kota/daerah di tanah Papua, dalam pembangunan maupun juga sisi kegunaaan keuangan kas daerah.

 

Kami melihat tidak ada dampak kemajuan, kami. Melihat dana Otsus Papua para gubernur dan bupati juga pejabat lainnya di jadikan usaha milik mereka gubernur dan bupati bahkan tidak memperdayahkan warga setempat.

 

Kami mengundang BPK dan KPK bukan kami membelah atau membenci siapapun di tanah Papua tapi jaman pepera bentuk di tanah Papua dana Otsus Papua jadikan dompet pribadi negara tinggal anggarkan tapi juga negara dibiarkan warga pribumi Papua jadikan penonton setia

 

Kami Pemuda anak negeri Papua sebagai anak asli pribumi Papua dan kami berdiri netral demi rakyat penduduk di tanah Papua, kami juga tidak mempunyai maksud dan niat buruk terhadap parah petinggi pemimpin-pemimpin di tanah Papua

 

kami secara netral mengecek pengguna keuangan dana Otsus Papua maupun di sisi pembangunan sebab ini uang dana Otsus setiap wilayah di tanah Papua untuk pembangunan dan kesejahtraan masyarakat seluruh orang asli Papua

 

Tutup:

Buat apa negara di anggarkan dana Otsus miliaran demi warga pribumi Papua, sementara warga Papua hanya tahu nama Otsus tapi di nikmati Hanya segelintir orang di tanah Papua.

 

Keterangan catatan ini sudah jelas bahwa, jaman pepera di bentuk, negara sudah tetapkan bahwa warga pribumi Papua mendapatkan hak yang justru sepanjang tahun negara RI penjajah diatas tanah Papua Mala di biarkan begitu sja. Oleh sebab itu, lebih baik warga pribumi Papua lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia.

 

Negara anggarkan Otsus papua tapi orang asli Papua tidak ada merasakan tinggal hanya pahit yang merasakan oleh karena itu, negara harus buka mata dan patuhi pada hak hidup orang asli Papua.

Nabire, 18 April 2026

 

Penulis : Melvin

More From Author

Kritik Mengalir, Appi Dinilai Tak Serius Tanggapi Isu Publik Lewat Simbol Emoticon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *