Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan seluruh kabupaten dan kota di Lampung akan memperoleh kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Lampung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Menteri yang akrab disapa Ara itu menegaskan, tidak ada lagi daerah di Lampung yang terlewat dari program BSPS. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memperluas pemerataan bantuan perumahan di seluruh Indonesia.
Menurutnya, pada tahun 2025 masih terdapat sekitar 220 kabupaten dan kota yang belum mendapatkan program serupa. Namun pada tahun ini, pemerintah melakukan perubahan kebijakan secara progresif agar seluruh daerah mendapatkan alokasi bantuan.
“Jika tahun lalu masih ada daerah yang belum menerima program, tahun ini semua kabupaten dan kota harus mendapatkan bagian,” ujarnya.
Selain BSPS, pemerintah juga mendorong pembangunan hunian vertikal berupa rumah susun (rusun) bersubsidi, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat kepadatan tinggi. Program ini ditujukan sebagai solusi cepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Ara menilai Lampung termasuk wilayah dengan tingkat kepadatan yang terus meningkat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung diminta segera menyiapkan skema dan dukungan agar pembangunan rusun subsidi dapat segera direalisasikan.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut positif koordinasi dengan Kementerian PKP. Ia menilai pertemuan tersebut memberikan harapan baru dalam upaya penanganan persoalan perumahan, khususnya di kawasan kumuh yang masih memerlukan perhatian serius.
Menurutnya, penanganan sebelumnya masih bersifat parsial sehingga hasilnya belum optimal. Namun melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, pelaksanaan program diyakini dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan rusun subsidi akan menjadi salah satu arah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan di Lampung ke depan.
“Untuk wilayah perkotaan, arah pengembangannya memang harus menuju hunian vertikal agar pertumbuhan kawasan dapat berjalan lebih baik,” ujar Mirza.
