JATINANGOR — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menegaskan bahwa praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus menjadi birokrat yang berintegritas, disiplin, dan memiliki keberanian moral dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Hal itu disampaikan Djamari saat memberikan pembekalan kepada para praja IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (29/5/2026).
Dalam arahannya, Djamari menekankan pentingnya keberanian aparatur birokrasi dalam menyampaikan kebenaran kepada pimpinan daerah maupun pejabat politik demi menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pejabat politik bisa berganti, tetapi birokrasi harus tetap bekerja untuk kepentingan rakyat. Karena itu, keberanian menyampaikan hal yang benar menjadi sangat penting,” ujar Djamari.
Pada kesempatan tersebut, Menko Polkam juga menyampaikan salam Presiden RI Prabowo Subianto kepada seluruh praja IPDN. Ia mengatakan, Presiden menitipkan pesan agar para praja belajar dengan sungguh-sungguh karena kehadiran mereka sangat dibutuhkan bangsa di masa depan.
Djamari menjelaskan, Indonesia saat ini menghadapi tantangan global dan nasional yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik dunia, ancaman keamanan kawasan Indo-Pasifik, hingga persoalan ketimpangan ekonomi dan kebocoran kekayaan negara.
“Perubahan geopolitik dunia sangat memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk Indonesia. Karena itu pemerintah terus bekerja keras agar dampak global dapat diminimalkan dan masyarakat tetap terlindungi,” katanya.
Ia juga menyoroti tantangan bonus demografi yang diperkirakan berakhir pada tahun 2035. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar Indonesia mampu keluar dari ancaman middle income trap dan mewujudkan kesejahteraan nasional.
“Memperbaiki bangsa harus dimulai dari memperbaiki manusianya. Karena itu pendidikan menjadi sangat penting,” tegasnya.
Selain itu, Menko Polkam menyinggung masih terjadinya kebocoran kekayaan negara akibat praktik-praktik yang merugikan bangsa, termasuk manipulasi perdagangan dan tindak korupsi.
“Sekecil apa pun korupsi tetap merupakan pengkhianatan terhadap bangsa. Itu tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
Kepada para praja, Djamari menegaskan bahwa mereka merupakan ujung tombak pemerintahan yang nantinya akan langsung bersentuhan dengan masyarakat di daerah. Karena itu, para praja dituntut memiliki sensitivitas sosial, memahami kebutuhan rakyat, dan memiliki semangat pengabdian.
“Kalian hadir untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Jangan pernah menyakiti hati rakyat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan tantangan era digital dan media sosial yang saat ini dipenuhi disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Menurutnya, aparatur pemerintahan harus mampu hadir untuk mengedukasi masyarakat agar menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
Dalam kesempatan itu, Djamari menekankan pentingnya disiplin, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah bagi para praja sebagai calon pemimpin pemerintahan di masa depan.
“Jangan lelah belajar, jangan bosan belajar, dan jangan menyerah menghadapi tantangan. Bangsa ini menunggu pengabdian kalian,” katanya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pandangan Presiden RI terkait tiga unsur utama yang menentukan ketahanan sebuah negara dalam jangka panjang, yakni kekuatan militer, aparat keamanan dan intelijen, serta aparatur sipil pemerintahan yang profesional.
Menurut Tito, dari total sekitar 4,7 juta ASN di Indonesia, sebagian besar berada di daerah dan memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, lulusan IPDN dinilai menjadi salah satu kekuatan utama ASN Indonesia.
Ia menjelaskan, pendidikan di IPDN tidak hanya menitikberatkan pada penguasaan ilmu pemerintahan, tetapi juga pembentukan karakter, disiplin, loyalitas, serta ketahanan fisik dan mental melalui pola pendidikan semi-militer.
“Banyak kepala daerah menyukai lulusan IPDN karena mereka memiliki kemampuan pemerintahan, disiplin, loyalitas, dan kesiapan kerja yang tinggi. Bahkan banyak yang sudah diminta sebelum lulus,” kata Tito.
Saat ini, IPDN memiliki sekitar 3.500 praja yang tersebar di berbagai kampus daerah, mulai dari Bukittinggi, Jatinangor, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Makassar, NTB, hingga Papua. Selain program sarjana, IPDN juga memiliki program magister dan doktoral di Jakarta.
Mendagri juga menegaskan komitmen IPDN dalam meniadakan praktik kekerasan di lingkungan pendidikan. Setiap pelanggaran dipastikan akan ditindak tegas hingga pemecatan.
Selain sebagai lembaga pendidikan formal, Tito menyebut IPDN terus dikembangkan sebagai pusat pelatihan pemerintahan dan think tank kebijakan publik bagi pemerintah daerah, kepala desa, hingga anggota DPRD.
“Kami berharap mereka kembali menjadi agen perubahan yang dapat membawa semangat reformasi birokrasi dan memperkuat kualitas ASN Indonesia,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago menerima Anugerah Kartika Astha Brata Utama, penghargaan bagi tokoh nasional yang dinilai berjasa dalam bidang kepamongprajaan. Ia juga disematkan pin Alumni Kehormatan Pendidikan Tertinggi Kepamongprajaan.
Kegiatan itu turut dihadiri Rektor IPDN Halilul Kahiri, jajaran rektorat IPDN, pejabat Kemenko Polkam, serta pejabat Kementerian Dalam Negeri.
Tim Redaksi
