Pemerintah terus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia melalui pengawalan mutu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat menghadiri peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kampus 4 Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Kabupaten Deli Serdang, Senin (16/2/2026).
Kehadiran SPPG ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem layanan gizi yang aman, terstandar, dan berkelanjutan. Fasilitas tersebut ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik serta kelompok rentan, seperti ibu hamil dan balita. Peresmian dilakukan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sanjaya, yang diawali dengan peninjauan dapur guna memastikan kesiapan operasional dan standar layanan.
Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa MBG merupakan kebijakan strategis nasional sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia Indonesia, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi jangka panjang pembangunan manusia Indonesia. Kita sedang menyiapkan generasi 2045 agar tumbuh sehat, cerdas, dan kuat secara fisik maupun mental,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemenuhan gizi pada masa pertumbuhan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus langkah preventif untuk menekan angka stunting. SPPG tidak hanya memastikan ketersediaan makanan, tetapi juga menjamin asupan gizi seimbang yang aman dan berdampak bagi tumbuh kembang anak.
Sony Sanjaya menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi nyata negara yang dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor. Program ini mendorong perubahan pola konsumsi dari sekadar kenyang menjadi pemenuhan gizi seimbang yang terukur.
Dalam waktu singkat, MBG telah menjangkau puluhan juta peserta didik dengan dukungan jutaan relawan dan puluhan ribu SPPG di berbagai daerah. Partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Wakil Gubernur Sumatra Utara, Surya, menilai keberadaan SPPG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan bahan pangan dari petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Sementara itu, pengawasan mutu MBG dilakukan secara ketat melalui standar operasional di dapur SPPG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi ke sekolah penerima manfaat. Seluruh petugas diwajibkan menggunakan alat pelindung diri, sementara makanan diolah sesuai standar kebersihan, dikemas, dan didistribusikan tepat waktu agar dapat dikonsumsi sebelum kegiatan belajar dimulai.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan akan terus mengawal kualitas program melalui penguatan standar layanan, pengawasan berkelanjutan, serta kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Dengan pengawalan yang konsisten, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjangkau lebih luas, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesehatan, kualitas pembelajaran, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
