Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mengawal Proyek Strategis Nasional (PSN) agar selaras dengan pembangunan daerah. Fokus utama adalah proyek hilirisasi alumina–aluminium terpadu di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak, yang dibahas dalam konsultasi publik rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Hotel Novotel Pontianak, Rabu (18/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri Bupati Mempawah, Bupati Landak, kepala OPD terkait, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, serta pimpinan perusahaan. Forum juga diikuti secara virtual oleh jajaran Kemenko Perekonomian dan perusahaan di Jakarta, sebagai upaya memastikan PSN sejalan dengan pembangunan nasional dan daerah, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.
Gubernur Ria Norsan menyatakan optimisme bahwa PSN di Kalbar akan berdampak positif pada perekonomian, khususnya di Mempawah dan Landak. “Proyek ini akan meningkatkan perekonomian Kalimantan Barat, terutama di Mempawah dan Landak,” ujar Norsan.
Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian alumina–aluminium terpadu menjadi momentum penting untuk hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Proyek ini melibatkan PT Borneo Alumina Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Bukit Asam Tbk, PT PLN (Persero), dan PT Aneka Tambang Tbk.
Ria Norsan menekankan bahwa PSN bukan sekadar proyek investasi, tetapi instrumen memperkuat struktur industri, meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDRB, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,19–6,17 persen hingga target pembangunan 2030.
Selain pertumbuhan ekonomi, perhatian terhadap lingkungan juga menjadi prioritas. Gubernur mengingatkan perusahaan untuk memperhatikan tata ruang, dampak kawasan hutan, pengelolaan limbah, reklamasi, dan reboisasi pascatambang.
Ria Norsan juga menyoroti pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal. Dari 2,97 juta penduduk Kalbar yang bekerja, sektor pertanian masih mendominasi 41,44 persen, pekerja paruh waktu 27,67 persen, dan setengah pengangguran 10,43 persen. “Kami minta masyarakat setempat diutamakan. Mereka bukan hanya penonton, tetapi bisa menjadi pekerja terampil bahkan manajer di perusahaan,” tegasnya.
Proyek smelter aluminium ini juga sudah berjalan di Pulau Penebah, Kabupaten Kayong Utara, dengan sumber bauksit dari Kabupaten Ketapang dan sekitarnya. Pemerintah Provinsi Kalbar siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota agar proyek berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Usulan perubahan Permenko PSN mencakup pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian alumina–aluminium terpadu oleh PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, pembangunan smelter aluminium oleh PT Indonesia Asahan Aluminium beserta fasilitas pendukung listrik oleh PT Bukit Asam Tbk, PT PLN (Persero), dan badan usaha lain, serta rantai pasok bauksit termasuk penambangan, jalur pengangkutan, dan sarana pendukung lainnya di Mempawah dan Landak.
