Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan bagi jemaah menjelang penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/2/2026), Puan menegaskan bahwa DPR memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan layanan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lebih optimal.
Ia menyebutkan, peningkatan pelayanan perlu difokuskan pada aspek akomodasi, konsumsi, transportasi, serta layanan kesehatan, terutama saat jemaah berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), yang menjadi fase paling krusial dalam rangkaian ibadah haji.
Selain peningkatan kualitas layanan, Puan juga meminta pemerintah menyiapkan rencana mitigasi risiko. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai kondisi darurat yang berpotensi mengganggu pelayanan kepada jemaah.
Menurutnya, kesiapan mitigasi akan memastikan seluruh proses pelayanan tetap berjalan lancar dan tidak merugikan calon jemaah Indonesia.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak sebelumnya menyampaikan pentingnya penguatan koordinasi lintas kementerian dalam pengelolaan komoditas nasional yang terkait dengan kebutuhan penyelenggaraan haji.
Dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR RI dan Dewan Pengawas BPKH di Jakarta (12/2/2026), Dahnil menilai pengembangan dan pengelolaan komoditas masih berjalan secara terpisah di masing-masing kementerian.
Ia menekankan perlunya integrasi dan koordinasi yang lebih kuat, mengingat pengelolaan komoditas melibatkan berbagai instansi, seperti kementerian yang menangani perdagangan, pertanian, dan sektor terkait lainnya dalam satu ekosistem.
Pemerintah dan DPR berharap peningkatan kualitas layanan serta penguatan koordinasi dapat mendukung penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh jemaah Indonesia.
