Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) merupakan agenda strategis tahunan yang memiliki peran penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan saat membuka secara resmi Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2027 di Aula Sultan Nuku, Kantor Wali Kota Tidore, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, Musrenbang menjadi forum bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.
“Melalui forum ini, kita dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan dan potensi daerah, sekaligus merumuskan prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2027,” ujarnya.
Muhammad Sinen menekankan agar Musrenbang tidak sekadar menjadi rutinitas administratif dalam pemenuhan regulasi, melainkan menghasilkan perencanaan yang responsif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah capaian pembangunan selama periode kepemimpinan saat ini telah menempatkan Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Provinsi Maluku Utara. Namun, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan.
Untuk itu, ia menegaskan pentingnya keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, hingga pengawasan pembangunan agar seluruh program dan kebijakan tepat sasaran serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tidore Kepulauan, Saiful Bahri Latif, menjelaskan bahwa Musrenbang bertujuan menyelaraskan berbagai masukan dan usulan dari pemangku kepentingan guna menyempurnakan kerangka regulasi dan penganggaran dalam dokumen RKPD.
Ia menambahkan, hasil Musrenbang akan menjadi bahan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), termasuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat selaras dalam penyusunan RAPBD Kota Tidore ke depan,” kata Saiful.
Apresiasi juga disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam. Ia menilai Bapperida Kota Tidore Kepulauan sebagai salah satu yang terbaik dan menjadi pionir di antara kabupaten/kota di Maluku Utara dalam pelaksanaan Musrenbang.
Menurutnya, Kota Tidore Kepulauan tidak hanya unggul dalam ketepatan waktu pelaksanaan, tetapi juga dalam kualitas dokumen serta substansi perencanaan yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Provinsi Maluku Utara.
