BELU – Wahana Visi Indonesia (WVI) Area Program Timor Perbatasan memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Belu dalam membangun sistem perlindungan anak yang tangguh dan inklusif.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Pemberdayaan, Inklusi Sosial, dan Perlindungan Anak Berbasis Nilai yang digelar di Hotel Setia, Atambua, pada 18–20 Februari 2026.
Pelatihan ini berfokus pada tiga elemen utama, yaitu Empowered World View (EWV), Child Protection and Participation (CPP), serta Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu, Fredrikus L. Bere Mau, didampingi Area Manager WVI Timor Perbatasan, Rikardus Wewo, serta Pengurus KGPP KWI Indonesia, Bimo Prakoso.
Peserta pelatihan berasal dari berbagai instansi dan unsur masyarakat, di antaranya BP4D, DP3AP2KB, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perwakilan gereja, RRI Atambua, kelurahan, tutor PAUD, komunitas disabilitas, relawan sosial, serta para fasilitator.
Area Manager WVI, Rikardus Wewo, menjelaskan bahwa terdapat empat sektor prioritas yang menjadi fokus program di wilayah perbatasan, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan anak.
Ia menegaskan, dukungan pemerintah daerah sangat penting agar rencana aksi serta gugus tugas Kabupaten Layak Anak dapat berjalan optimal. Menurutnya, pemenuhan hak anak membutuhkan kerja sama lintas sektor dan tidak dapat dibebankan hanya kepada satu perangkat daerah.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap lahir rencana tindak lanjut yang nyata sehingga semakin banyak anak Indonesia mendapatkan haknya secara utuh,” ujarnya.
Sementara itu, Fredrikus L. Bere Mau menekankan bahwa pemberdayaan dan perlindungan anak harus dimulai dari penguatan peran keluarga serta sektor pendidikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk membentuk karakter anak sekaligus memastikan lingkungan tumbuh kembang yang aman dan suportif.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan kapasitas pemberdayaan sosial dan perlindungan anak berbasis nilai perlu dilakukan secara berkelanjutan agar program yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Program ini diharapkan dapat memperkuat masyarakat, meningkatkan perlindungan kelompok rentan, serta mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam perencanaan pembangunan guna mendorong kesejahteraan sosial di Kabupaten Belu,” ungkapnya.
Kegiatan pelatihan turut diisi dengan materi pemberdayaan berbasis iman oleh Natalia Nunuhitu serta sesi transformasi sosial yang disampaikan oleh Bimo Prakoso.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan sistem perlindungan anak di wilayah perbatasan semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan serta mampu menjawab berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat Kabupaten Belu.
