Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyoroti anggaran operasional BPJS yang mencapai lebih dari Rp5 triliun per tahun. Ia meminta jajaran direksi dan dewan pengawas BPJS yang baru dilantik agar disiplin dalam menggunakan anggaran dan menghindari pemborosan.
“Setiap tahun BPJS memiliki anggaran operasional lebih dari Rp5 triliun. Setiap rupiah adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab,” ujar Muhaimin saat konferensi pers usai pelantikan Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031 di Jakarta, Jumat, 20 Februari 2026.
Cak Imin menegaskan pimpinan baru wajib mengendalikan biaya operasional sesuai regulasi, serta memastikan pengeluaran dilakukan secara disiplin. Ia juga menekankan pentingnya tata kelola profesional, manajemen risiko yang baik, dan transparansi, termasuk dalam pengelolaan investasi dana jaminan sosial.
“Tidak boleh ada pemborosan maupun kegiatan seremonial yang tidak perlu. Strategi investasi harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dan memberikan manfaat maksimal,” tegasnya.
Selain itu, Muhaimin meminta pengawasan terhadap potensi fraud diperkuat. Risiko yang perlu diantisipasi meliputi klaim fiktif, manipulasi layanan, hingga penyalahgunaan kepesertaan.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyatakan kesiapan memimpin pengelolaan jaminan kesehatan nasional bagi 283 juta peserta. Prihati berkomitmen memastikan layanan kesehatan berjalan optimal dan efektif.
“Saya menerima amanat besar untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan sosial bagi 283 juta peserta, bekerja sama dengan 23 ribu fasilitas kesehatan dan 3 ribu rumah sakit. Kami berterima kasih kepada Presiden atas kepercayaan ini,” ujar Prihati.
Langkah ini menjadi tonggak penting bagi penguatan tata kelola BPJS agar lebih efisien, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
