Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Irmawan, mendesak pemerintah segera mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak banjir besar di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Desakan ini disampaikan setelah adanya kesepakatan penambahan anggaran pemulihan antara pemerintah dan DPR.
Menurut Irmawan, tambahan anggaran tersebut merupakan langkah positif, namun realisasinya harus dilakukan secara cepat dan tepat agar masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Ia menegaskan bahwa percepatan penyaluran dan pelaksanaan anggaran sangat penting, mengingat dampak bencana yang terjadi pada November 2025 masih dirasakan hingga saat ini. Prioritas utama, kata dia, adalah pemulihan hunian warga, pembangunan kembali fasilitas umum, serta perbaikan sarana pendidikan.
Irmawan juga menyoroti masih adanya ratusan warga yang bertahan di pengungsian dengan kondisi terbatas. Karena itu, pembangunan hunian sementara dan percepatan perbaikan infrastruktur dasar harus segera dilakukan.
Legislator asal Aceh tersebut mengungkapkan kondisi di lapangan masih memprihatinkan. Banyak rumah warga tertimbun lumpur, sementara harta benda hilang akibat banjir. Selain pembangunan fisik, ia menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih, layanan kesehatan, dan distribusi logistik.
Ia menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata untuk memastikan para korban memperoleh hak-haknya. Pemerintah diharapkan mampu mempercepat pemulihan sehingga masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan aman dan tenang.
Berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, bencana di tiga provinsi tersebut menyebabkan 1.205 korban jiwa dan 139 orang dinyatakan hilang. Hingga kini, hampir 13.000 warga masih berada di pengungsian.
Kerusakan tercatat terjadi di 52 kabupaten/kota, meliputi ribuan fasilitas publik serta lahan pertanian. Khusus di Aceh, dari 18 kabupaten/kota yang terdampak, baru sekitar 56 persen wilayah yang dinyatakan pulih sepenuhnya. Pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat segera kembali normal.
